Rocky Gerung: Presidennya Omon-omon, Wapresnya Gak Bisa Ngomong, Menterinya Asal Ngomong, DPRnya Cuma Bisa Ngomong, Rakyatnya Dilarang Ngomong. Potret Negeri Wakanda
Salah satu ungkapan yang kemudian ramai dikaitkan dengan kritik terhadap kondisi politik Indonesia adalah gambaran tentang sebuah negeri yang para pejabatnya banyak berbicara, tetapi masyarakat justru merasa semakin sulit menyampaikan kritik.
Ungkapan tersebut juga memunculkan kembali istilah “omon-omon”, yang sebelumnya memang menjadi populer dalam perdebatan politik Indonesia. Istilah itu mencuat dalam debat Pilpres 2024 dan digunakan Prabowo Subianto ketika menanggapi kritik Anies Baswedan.
Kritik Terhadap Cara Pejabat Berkomunikasi
Kritik seperti “menterinya asal ngomong” pada dasarnya menggambarkan keresahan publik terhadap pernyataan pejabat yang dianggap tidak selalu sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Di era media sosial, satu kalimat pejabat dapat dengan cepat menjadi viral. Pernyataan yang dianggap keliru, tidak tepat konteks, atau berbeda dengan kenyataan di lapangan dapat langsung diperdebatkan oleh masyarakat.
Karena itu, komunikasi pemerintah bukan sekadar persoalan berbicara kepada publik. Setiap pernyataan pejabat membawa konsekuensi karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
DPR dan Kritik “Cuma Bisa Ngomong”
DPR juga tidak luput dari kritik. Kalimat “DPR-nya cuma bisa ngomong” merupakan bentuk sindiran terhadap lembaga legislatif yang dianggap terlalu banyak menghasilkan pernyataan, tetapi sebagian masyarakat menilai hasil konkret yang dirasakan belum sebanding.
Namun, perlu dibedakan antara kritik terhadap kinerja anggota DPR secara umum dengan fakta bahwa DPR memang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Perdebatan mengenai efektivitas fungsi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Publik berhak menilai apakah wakil yang mereka pilih telah menjalankan mandatnya dengan baik.
Ketika Kritik Rakyat Menjadi Persoalan
Bagian paling serius dari gambaran “rakyatnya dilarang ngomong” sebenarnya berkaitan dengan kebebasan berpendapat.
Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar. Masyarakat dapat menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan, mempertanyakan keputusan pejabat, maupun meminta pertanggungjawaban pemerintah.
Istilah “Wakanda” sendiri pernah digunakan dalam perdebatan politik Indonesia sebagai sindiran terhadap kondisi ketika masyarakat merasa perlu menggunakan istilah tertentu untuk mengkritik pemerintah. Pada debat capres 2024, istilah “Wakanda no more” juga pernah digunakan Anies Baswedan ketika berbicara mengenai kebebasan berpendapat dan negara hukum.
Antara Kritik, Satire, dan Fakta
Penting untuk memahami bahwa judul dan ungkapan seperti “presidennya omon-omon” atau “menterinya asal ngomong” merupakan bahasa kritik dan satire, bukan kesimpulan objektif mengenai seluruh pemerintahan.
Rocky Gerung memang dikenal sebagai pengamat yang kerap menggunakan bahasa tajam ketika menyampaikan kritik politik. Karena itu, pernyataan semacam ini lebih tepat dipahami sebagai sudut pandang atau kritik politik yang perlu dibaca dalam konteksnya.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat yang pandai berbicara. Masyarakat juga membutuhkan kebijakan yang dapat diuji hasilnya, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta ruang yang sehat untuk menyampaikan kritik.
Sebab, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang boleh berbicara dari atas podium. Demokrasi juga tentang apakah suara masyarakat biasa tetap dapat terdengar ketika mereka mempertanyakan kekuasaan.
Dan mungkin, di situlah makna sebenarnya dari satire “Potret Negeri Wakanda”: bukan tentang negara fiktif, melainkan tentang sindiran terhadap sebuah keadaan ketika semua orang ingin berbicara, tetapi tidak semua orang merasa benar-benar didengarkan.

Komentar
Posting Komentar