Rocky Gerung: Yang Tentara Asli Disuruh Masak, Giliran Calon Pegawai SPPG dan Manager Kopdes Disuruh Tentara-tentaraan, Sungguh Negara Yang Ntahlah!

 

Tanyaislamyuk - Pengamat politik dan filsuf publik, Rocky Gerung, kembali melontarkan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilainya penuh paradoks. Dalam sebuah pernyataan yang ramai diperbincangkan publik, Rocky menyoroti fenomena yang menurutnya menunjukkan kebingungan arah kebijakan negara.

Menurut Rocky, ada ironi yang sulit dipahami oleh akal sehat. Di satu sisi, anggota TNI yang selama ini dilatih untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara justru mendapat tugas-tugas yang jauh dari fungsi utamanya, seperti terlibat dalam urusan dapur umum, distribusi makanan, hingga berbagai program sosial. Namun di sisi lain, calon pegawai program SPPG maupun calon manajer Koperasi Desa Merah Putih justru diwajibkan mengikuti pelatihan yang bernuansa semi-militer atau kedisiplinan ala tentara.

"Yang tentara asli disuruh masak, giliran calon pegawai SPPG dan manajer Kopdes disuruh tentara-tentaraan. Sungguh negara yang ntahlah," sindir Rocky.

Pernyataan tersebut segera memicu perdebatan di media sosial. Sebagian masyarakat menganggap kritik itu menggambarkan kondisi birokrasi yang semakin tidak jelas batas antara fungsi sipil dan militer. Mereka mempertanyakan mengapa tenaga profesional yang akan bekerja di bidang pelayanan masyarakat harus mengikuti pola pelatihan yang identik dengan dunia kemiliteran.

Di sisi lain, pendukung kebijakan tersebut berpendapat bahwa pelatihan kedisiplinan ala militer bertujuan membangun karakter, etos kerja, dan kemampuan kepemimpinan para peserta. Mereka menilai pendekatan itu bukan untuk mengubah pegawai sipil menjadi tentara, melainkan menanamkan nilai disiplin yang dianggap penting dalam menjalankan tugas.

Namun bagi Rocky, persoalannya bukan sekadar soal disiplin. Yang menjadi sorotan adalah konsistensi logika kebijakan negara. Ia menilai setiap institusi seharusnya menjalankan fungsi sesuai kompetensi dan mandat dasarnya. Ketika tentara menjalankan pekerjaan sipil, sementara pekerja sipil dibentuk dengan pola militer, maka muncul pertanyaan besar mengenai arah tata kelola pemerintahan.

Kritik tersebut kembali mengangkat diskusi lama mengenai batas peran militer dalam ruang sipil. Sejumlah pengamat menilai keterlibatan TNI dalam berbagai program non-pertahanan memang perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga sipil yang seharusnya menjadi pelaksana utama.

Terlepas dari setuju atau tidak terhadap pernyataan Rocky Gerung, kritik ini berhasil menyentuh satu pertanyaan mendasar: apakah negara sedang menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat?

Ketika tentara mengurus urusan dapur, sementara pegawai sipil menjalani pelatihan ala militer, publik pun bertanya-tanya. Apakah ini strategi besar yang memiliki tujuan jelas, atau justru tanda bahwa batas-batas fungsi lembaga negara semakin kabur?

Itulah pertanyaan yang hingga kini masih mengundang perdebatan luas di tengah masyarakat.