Tanyaislamyuk - Setelah publik disuguhi polemik program MBG yang menuai pro dan kontra, kini muncul istilah baru yang ramai diperbincangkan di ruang publik: gentengisasi. Sebuah istilah sinis yang merepresentasikan pola lama program berganti nama, proyek berganti bungkus, namun substansinya itu-itu saja.
Gentengisasi bukan sekadar soal genteng secara harfiah, melainkan simbol dari kebijakan yang berjalan dari proyek ke proyek tanpa arah pembangunan jangka panjang. Hari ini MBG, besok gentengisasi, lusa entah apa lagi. Yang berubah hanya nama, logo, dan narasi. Anggarannya tetap mengalir, pelaksananya sering kali itu-itu juga.
Di atas kertas, program-program semacam ini selalu dibungkus dengan jargon kesejahteraan rakyat: penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun di lapangan, manfaatnya sering kali berhenti pada seremoni peresmian dan laporan pertanggungjawaban.
Pertanyaannya kemudian sederhana tapi krusial: siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Jika ditelusuri, pola proyek semacam ini kerap menguntungkan segelintir pihak. Mulai dari kontraktor rekanan, penyedia material, hingga elite birokrasi dan politik yang bermain di balik meja. Sementara rakyat kecil hanya kebagian sisa: pekerjaan sementara, kualitas hasil yang dipertanyakan, dan setelah itu kembali ke titik nol.
Lebih ironis lagi, program-program ini jarang disertai evaluasi terbuka. MBG belum tuntas dinilai dampaknya, gentengisasi sudah digulirkan. Seolah negara alergi pada kata “selesai”, tapi sangat akrab dengan kata “lanjut proyek”.
Akibatnya, pembangunan kehilangan ruh. Ia tak lagi menjadi proses mencerdaskan dan memandirikan rakyat, melainkan rutinitas anggaran tahunan. Proyek menjadi tujuan, bukan alat. Serapan dana lebih penting daripada dampak jangka panjang.
Publik tentu berhak curiga. Di tengah kondisi ekonomi yang kian menekan, rakyat membutuhkan kebijakan yang konsisten, terukur, dan berkelanjutan bukan sekadar proyek bergilir yang hanya menguntungkan mereka yang dekat dengan kekuasaan.
Jika gentengisasi hanyalah bab lanjutan dari MBG, maka kritik publik bukanlah sikap pesimis, melainkan alarm keras: pembangunan tidak boleh terus dijadikan ladang proyek. Negara seharusnya berhenti bertanya “program apa lagi?”, dan mulai menjawab satu pertanyaan mendasar yang diuntungkan selama ini, siapa sebenarnya?


Komentar
Posting Komentar