Sah! Kemenhan Angkat Vokalis Band Letto dan Anak Hotman Paris Jadi Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional

 

Tanyaislamyuk - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kembali menjadi sorotan publik setelah mengangkat vokalis band Letto serta putra pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sebagai tenaga ahli di Dewan Pertahanan Nasional. Langkah ini memicu perdebatan luas di tengah masyarakat, khususnya terkait transparansi, kompetensi, dan urgensi pengangkatan figur publik non-militer dalam sektor strategis pertahanan negara.

Dewan Pertahanan Nasional merupakan lembaga strategis yang berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden terkait kebijakan pertahanan negara. Posisi tenaga ahli di dalamnya dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan isu kedaulatan, keamanan nasional, geopolitik, hingga ancaman global.

Pengangkatan vokalis band Letto—yang dikenal luas sebagai musisi dan intelektual publik—dianggap sebagian pihak sebagai upaya menghadirkan perspektif non-konvensional dalam perumusan kebijakan pertahanan. Sosok ini dikenal aktif dalam diskursus sosial, filsafat, dan kebangsaan, meski tidak memiliki latar belakang militer atau pertahanan secara formal.

Sementara itu, pengangkatan anak Hotman Paris Hutapea juga menuai perhatian. Sebagai figur yang memiliki latar belakang hukum dan berasal dari keluarga elit profesional, kehadirannya dinilai sebagian kalangan berpotensi memperkuat aspek legal dan tata kelola kebijakan pertahanan. Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah pengangkatan tersebut murni berbasis kompetensi atau lebih karena faktor kedekatan dan popularitas.

Di media sosial, reaksi publik terbelah. Sebagian mendukung langkah Kemenhan dengan alasan pertahanan modern membutuhkan pendekatan multidisipliner, tidak melulu militeristik. Namun, kritik tajam juga bermunculan. Banyak warganet mempertanyakan nasib para akademisi, pakar pertahanan, dan purnawirawan TNI yang dinilai lebih relevan tetapi jarang mendapat sorotan atau kesempatan serupa.

Hingga kini, Kemenhan belum memberikan penjelasan rinci ke publik terkait indikator penilaian, ruang lingkup tugas, serta mekanisme seleksi tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional tersebut. Minimnya keterbukaan ini justru memperkuat spekulasi dan kritik soal akuntabilitas.

Pengangkatan figur publik dalam struktur strategis negara bukan hal baru, namun tetap menuntut transparansi tinggi. Publik menanti pembuktian: apakah keputusan ini benar-benar membawa nilai tambah bagi pertahanan negara, atau justru memperpanjang daftar kebijakan elitis yang jauh dari rasa keadilan dan profesionalisme.