Tanyaislamyuk - Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Nilai-nilai agama hidup di ruang publik, simbol religius mudah ditemui, dan isu moral kerap menjadi komoditas politik. Namun di balik identitas tersebut, satu ironi terus berulang: kasus korupsi justru melibatkan banyak pejabat negara.
Data penegakan hukum menunjukkan korupsi bukan kejahatan pinggiran. Dari kepala daerah, anggota legislatif, pejabat kementerian, hingga aparat penegak hukum, daftar tersangka terus bertambah dari tahun ke tahun. Ironisnya, sebagian dari mereka tampil religius di hadapan publik, bahkan menjadikan citra agamis sebagai tameng politik.
Dalam ajaran Islam, korupsi adalah dosa besar. Mengkhianati amanah, memakan harta haram, dan menyengsarakan rakyat termasuk kejahatan moral yang berat. Namun di Indonesia, ajaran tersebut kerap berhenti sebagai slogan. Agama hadir kuat dalam seremoni dan pidato, tetapi lemah saat berhadapan dengan kekuasaan dan uang.
Pengamat menilai persoalan utama bukan pada Islam atau umatnya, melainkan pada praktik kekuasaan yang hipokrit. Agama sering digunakan sebagai legitimasi, bukan sebagai pengendali perilaku. “Religiusitas simbolik jauh lebih menonjol dibanding integritas,” kata seorang analis kebijakan publik.
Masalah ini diperparah oleh budaya permisif di masyarakat. Politik uang dinormalisasi, koruptor masih mendapat simpati, bahkan tidak jarang dibela atas nama sesama agama atau kelompok. Hukuman yang ringan, remisi yang mudah, serta fasilitas mewah di balik jeruji membuat korupsi seolah tidak menakutkan bagi elite.
Ulama dan tokoh agama berulang kali mengingatkan bahwa pemimpin korup adalah pengkhianat amanah rakyat dan berdosa secara agama. Namun tanpa keteladanan dari penguasa dan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu, nasihat moral itu tak lebih dari gema yang cepat hilang.
Pertanyaan pun menguat: apakah Indonesia benar-benar negara religius, atau hanya religius dalam identitas? Selama agama dipakai sebagai atribut politik dan bukan kompas etika, selama hukum bisa dinegosiasikan, maka ironi ini akan terus terjadi—Indonesia mayoritas Muslim, tapi dipimpin oleh pejabat yang gagal menjaga amanah.

Komentar
Posting Komentar